kataitukata

Islam dan HAM: Dilema Sekeping Mata Uang

In Uncategorized on November 15, 2010 at 7:31 am

Oleh: Pradana Boy ZTF

(Kandidat Doktor Malay Studies National University of Singapore)

UNTUK ke sekian kalinya, berita buruk tentang tenaga kerja wanita Indonesia terdengar. Yanti Iriyanti Sukardi, seorang TKW asal Indonesia, dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi, Jum’at (11/1) lalu. Peristiwa ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, peristiwa ini bisa dibaca sebagai kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani warganya yang sedang mengalami persoalan. Di sisi lain, peristiwa ini juga bisa dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di dunia Islam, atau lebih luas lagi, kaitan antara Islam dan hak asasi manusia.

Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, meskipun terlihat sebagai isu yang klise, tetap saja menarik untuk dikaji mengingat sebagai gagasan universal, HAM selalu relevan dengan perkembangan zaman. Dalam Islam, perdebatan tentang HAM biasanya berkisar tentang kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Perdebatan itu, dalam banyak hal, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa konsep-konsep itu berkembang dari dunia Barat, sebuah dunia yang secara diametral sering dihadapkan dengan Islam.

Barat menjadi faktor yang cukup penting dalam mendiskusikan persoalan-persoalan modern dalam hubungannya dengan Islam, karena modernisasi yang dialami oleh dunia Islam, di antaranya, bermula dari interaksi Islam dan peradaban Barat modern. Karena itu, tidak mengherankan ketika muncul sejumlah pendapat mengenai hak asasi manusia ini ketika dihubungan dengan Islam dan Barat. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep modern yang sama sekali tidak memiliki akar dalam tradisi Islam. Hak asasi manusia adalah ciptaan Barat dan dengan demikian, masyarakat di luar Barat modern tidak memiliki konsep hak asasi ini.

Di sisi lain, ada pendapat yang sangat bertentangan dengan pendapat ini, yang mengatakan bahwa Islam tidak harus mengadopsi hak asasi manusia, karena pada dasarnya, konsep itu merupakan bentuk lain imperalisme Barat. Di antara dua pendapat ekstrem ini, terdapat pandangan yang meyakini bahwa Islam memiliki konsep hak asasi manusia yang sesuai dengan hak asasi manusia modern yang diperkenalkan oleh Barat itu. Sehingga, secara formal-konseptual, menurut pandangan ini, hak asasi manusia memang lahir di Barat, tetapi bukan berarti Islam tidak memilikinya.

Negara-negara muslim seringkali mengalami tuduhan sebagai negara yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan sendirinya, secara implisit maupun eksplisit, tuduhan mengarah kepada ajaran Islam. Bahwa Islam adalah agama yang tidak memberikan perhatian dan perlindungan pada hak asasi manusia. Tuduhan seperti ini memang lebih banyak bermotif politik dan didasari oleh stereotipe negara-negara Barat terhadap Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa di negara-negara muslim sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tetapi apakah pelanggaran serupa tidak terjadi di negara-negara non-muslim? Jawabannya tentu saja ya. Bahwa pelanggaran serupa terjadi di negara-negara non-muslim. Sampai di sini persoalan tidak selesai, karena akan muncul perdebatan bahwa jika muncul pelanggaran hak asasi manusia, negara-negara muslim cenderung lamban dalam menyelesaikannya, dan tidak jarang hilang serta terlupakan begitu saja. Sementara negara-negara non-muslim memiliki mekanisme yang jelas dan terukur dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia.

Jika pun asumsi semacam ini benar, maka tidak harus serta merta semua dihubungkan dengan Islam. Secara konseptual, seperti akan dibahasa pada bagian berikut, Islam memiliki seperangkat doktrin yang mendukung tegaknya hak asasi manusia. Hanya saja, ketika masuk ke dalam kerangka kebijakan politik tertentu, Islam mengalami reduksi besar-besaran. Sayangnya, reduksi terhadap doktrin dasar Islam itu seringkali mengatasnamakan Islam. Lagipula, pergulatan Islam dengan situasi kemasyarakatan tertentu menjadi faktor yang kadang-kadang dilupakan dalam membaca pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung di negara-negara muslim.

Malaysia dan Saudi Arabia bisa diambil sebagai contoh. Telah menjadi permakluman umum bahwa kedua negara ini memberlakukan syari’ah Islam sebagai hukum negara. Tetapi pada saat yang bersamaan kita menyaksikan pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja, utamanya yang berasal dari Indonesia, justru kerap terjadi di kedua negara ini. Apa yang bisa kita ajukan untuk memahami fenomena semacam ini? Jika dikembalikan kepada ajaran dasar Islam, tidak diragukan lagi tindakan penyalahgunaan dan penelantaran hak-hak pekerja seperti itu merupakan pelanggaran.

Persoalannya, ketika sudah berbicara tentang kepentingan politik dan ekonomi, Islam seringkali dijadikan tameng untuk membenarkan dan melindungi tindakan-tindakan tertentu yang oleh Islam justru dilarang. Maka haruslah difahami Islam sebagai sebuah ajaran universal dan ideal dengan implementasi atas ajaran Islam yang bersifat partikular, lokal dan tak jarang bersifat tendensius. Dalam konteks Malaysia dan Saudi Arabia yang dijadikan contoh tadi, kesalahan tidak semestinya ditimpakan kepada Islam, melainkan kepada kedua pemerintahan itu –dan pemerintah-pemerintah negara muslim lain yang memiliki kesamaan dengan keduanya– yang secara berani dan vulgar menyatakan diri sebagai negara syari’ah tapi justru mengingkari prinsip-prinsip syari’ah.

 

*Dilarang mengkopi dan/atau mengutip sebagian dan/atau keseluruhan tulisan ini kecuali meminta izin pada penulis atau pemilik hak paten tulisan ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: