kataitukata

Paradoks Demokrasi Indonesia

In Uncategorized on November 15, 2010 at 7:39 am

Oleh: Pradana Boy ZTF

(Ph.D Research Scholar Dept. of Malay Studies National University of Singapore)

TRANSISI demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa ini, ternyata telah menumbuhkan optimisme di berbagai kalangan, tak terkecuali pengamat asing, terhadap keberlangsungan demokrasi di negara ini. Optimisme itu, misalnya, terwujud dalam sejumlah komentar yang dilontarkan oleh para pengamat dan politisi asing terhadap demokrasi di Indonesia.

Robert Hefner (2005), seorang Indonesianis dari Universitas Boston, AS, misalnya, pernah memuji Indonesia bersama dengan Turki sebagai negara muslim yang tengah mengalami demokrasi baru. Suara senada juga bisa didengar dari Noah Fieldman (2003), yang melabel Indonesia, juga bersama dengan Turki sebagai new emerging democracies. Tak kurang dari pemikir Islam Mesir Nasr Hamid Abu Zayd (2006), juga menilai Indonesia sebagai contoh yang baik tentang bagaimana Islam mampu menjadi elemen yang cukup menentukan bagi demokratisasi. Komentar yang juga tak kalah ekspresif berasal dari Hillary Clinton. Menteri luar negeri AS itu dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu mengajak mereka yang tidak percaya Islam bisa bersanding dengan demokrasi, atau tak yakin bahwa negara muslim menghargai hak-hak perempuan; untuk datang ke Indonesia dan akan menemukan semua itu di sini.

Pandangan-pandangan optimis dari pengamat asing tentang demokrasi di Indonesia ini tentu merupakan sesuatu yang menggembirakan dan bisa menjadi indikator positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Tetapi, jika ditelisik lebih mendalam, meskipun dalam konteks-konteks tertentu, penilaian para pengamat asing itu menampakkan kebenaran; ada persoalan-persoalan yang lebih serius yang menjadikan demokrasi di Indonesia akan nampak seperti sebuah paradoks.

Meskipun hampir semua orang mengakui pentingnya penegakan demokrasi, namun sesungguhnya tidak pernah ada suara tunggal tentang apakah demokrasi itu. Fareed Zakaria (1997) pernah menulis bahwa demokrasi adalah sebuah sistem politik yang dicirikan dengan keberadaan pemilihan umum yang bebas, aturan hukum, pemisahan kekuasaan dan perlindungan kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, berserikat, beragama dan hak milik.

David Potter mendefinisikan demokratisasi sebagai sebuah gerakan dari pemerintahan yang kurang akuntabel menuju pemerintahan yang lebih akuntabel, dari pemilu yang tidak kompetitif menuju pemilu yang lebih kompetitif, bebas dan jujur; dari hak-hak politik dan sipil yang terkekang menuju hak-hak yang lebih terlindungi dan terjamin; serta organisasi-organisasi mandiri dalam civil society yang lemah menuju organisasi yang lebih mandiri dan semakin banyak jumlahnya.

Definisi teoretik tentang demokrasi ini masih juga diperkaya dengan rumusan lain yang menjadikan pemilihan pemimpin eksekutif secara langsung dan keikutsertaan setiap warga negara dalam pemilihan sebagai syarat mutlak demokrasi.

Jika dihubungkan dengan konteks yang berlangsung di Indonesia belakangan ini, sejumlah rumusan tentang demokrasi seperti yang dikutip di atas secara parsial sebenarnya telah terwujud. Hanya saja, rumusan-rumusan teoretik ini seringkali mengalami perkembangan-perkembangan yang tak terduga ketika bertransformasi menjadi praktik demokrasi. Karena itu, apa yang sesungguhnya disebut sebagai praktik demokrasi tidak bisa disamakan begitu saja dengan demokrasi sebagai sebuah konsep teoretik.

Jika demokrasi adalah keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan atau kebebasan dan keterbukaan ruang bagi publik untuk mengevaluasi kebijakan penguasa, maka Indonesia sebenarnya layak disebut sebagai negara demokratis. Sayangnya, terdapat jarak yang cukup lebar antarberbagai elemen masyarakat di Indonesia dalam memaknai kebebasan sebagai sebuah komponen mendasar demokrasi, termasuk kebebasan menyalurkan aspirasi. Sehingga perwujudan kebebasan itu dalam banyak kasus justeru tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Karena itu, secara kritis kita juga harus mempertanyakan: Apakah bisa disebut sebagai demokrasi, jika setiap aspirasi harus disampaikan melalui demonstrasi dan anarkhi? Dan apakah juga merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi, jika dalam proses penyampaian aspirasi, pemaksaan kehendak yang tak jarang berujung pada hilangnya nyawa seseorang, menjadi warna yang tak terpisahkan?

Hampir semua ilmuwan politik menempatkan pemilihan pemimpin secara langsung sebagai prasyarat demokrasi. Dalam hal ini, maka Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang tiada bandingnya. Tetapi, pemilihan pemimpin secara langsung bukan berarti tanpa ekses yang justru berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pemilihan pemimpin secara langsung itu tidak hanya terjadi pada tingkat negara, tetapi juga telah mengalami derivasi ke tingkat-tingkat yang lebih rendah.

Karena publik adalah kelompok yang paling menentukan keterpilihan seseorang, maka secara logis mereka yang populer memiliki peluang yang lebih lebar untuk terpilih. Sementara popularitas tidak selamanya ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi, tetapi juga oleh kemampuan material dan jabatan. Akibatnya, keterpilihan seorang pemimpin tidak lagi ditentukan kemampuan dan kompetensi, tetapi oleh kemampuan materiil dan popularitas.

Karena itu, jika tidak berhati-hati, praktik demokrasi di Indonesia yang berlangsung selama ini bisa menimbulkan ekses-ekses negatif yang sebenarnya justru berpotensi menghancurkan fondasi demokrasi itu sendiri. Pada titik ini pulalah kita kemudian bisa memahami kritik yang disampaikan oleh kelompok-kelompok penentang demokrasi. Sayangnya, para pengkritik demokrasi itu ternyata juga tidak mampu memberikan alternatif yang lebih baik dari demokrasi. Hizbut Tahrir, misalnya, sembari menolak demokrasi kemudian mengajukan khilafah sebagai alternatif, yang sama sekali belum teruji dalam konteks masyarakat modern.

Perjalanan Indonesia menuju demokrasi yang sesungguhnya memang masih sangat panjang. Sehingga ketika di sana-sini terdapat paradoks, itu mesti dimaknai sebagai on becoming process. Harus pula disadari bahwa paradoks itu juga bersumber dari disparitas pemahaman demokrasi di kalangan masyarakat. Maka, satu hal yang perlu dilakukan kini adalah bagaimana mempersempit jarak pemahaman demokrasi antarberbagai kalangan dalam masyarakat itu, sehingga paradoks-paradoks demokrasi yang sering menjadi bagian dalam kehidupan politik maupun sosial kita sehari-hari bisa diminimalisir.

*Dilarang mengkopi dan/atau mengutip tulisan ini sebagian atau keseluruhan kecuali meminta izin pada penulis atau pemilik hak paten tulisan ini.

  1. Sayang banget, tulisan belum tuntas tetapi sdh dikunci dgn kata2 dilarang mengutif, baiknya g usah ditulis, disimpan dalam alam ide saja.

  2. Izin untuk mengutip keseluruhan tulisan ini apa diperbolehkan untuk menambah wawasan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: