kataitukata

Politik Umat, Politik Pemberdayaan

In Uncategorized on November 15, 2010 at 7:14 am

Oleh. Moeslim Abdurrahman, Ph.D.*

SEJAK era reformasi, pemilu ke pemilu telah dilaksanakan. Bahkan rakyat Indonesia telah dua kali melakukan pemilihan umum memilih presidennya secara langsung. Namun demikian, dari segi substansi demokrasi masih ada masalah mendasar yang selalu menimbulkan pertanyaan. Yakni soal, apakah rakyat telah memilih wakilnya dengan kesadaran politik yang sungguh-sungguh? Apakah rakyat masuk ke bilik-bilik pemilihan memang didorong oleh adanya harapan perubahan politik?

Artinya, bahwa partisipasi rakyat “memilih” atau “tidak memilih”, sungguh memiliki pengetahuan, gagasan dan cita-cita politik yang jelas. Hal ini layak jadi pertanyaan karena, paling tidak mengingat miskinnya pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh kekuatan masyarakat sendiri, apalagi oleh partai-partai dalam proses demokrasi kita. Sehingga tidak mustahil, bagaikan orang menjalankan ritual, dalam perolehan hasil pemilihan umum, rakyat bisa dihitung berapa jumlah suaranya, tapi sulit ditebak apa alasan atau maunya dengan pilihan politiknya tersebut.

Sepanjang pemilu dan pilpres, memang ada debat dan ada kampanye. Tapi, suara itu adalah lebih mencerminkan suara politik elit. Perdebatan dalam program media publik dirancang dan dikuasai oleh programer, atau para penjual iklan untuk kandidat.

Mereka memperdebatkan isu-isu politik “besar,” yang hampir abstrak buat rakyat kecil, misalnya tentang ekonomi nasional, tentang kebijaksanaan makro nasional di bidang pendidikan, dan lain seterusnya. Dan rakyat sendiri, dalam perbincangan seperti itu lebih sebagai penonton, biarpun ada juga sekali-kali diberikan ruang partisipasi, misalnya sebagai pengirim sms, layaknya mengikuti acara lomba “Indonesian Idol.”

Saya kira, kini saatnya kita kembali mempertanyakan soal partisipasi dan tentang sejauh mana rakyat mempunyai preferensi politik dalam proses demokrasi kita. Sebab kalau tidak, demokrasi yang kita bangun bisa jadi kelihatan ‘demokratis,’namun bahayanya kalau kosong dari dua hal tersebut, yakni “partisipasi” dan “preferensi” maka bisa jadi hal ini akan lebih berbahaya dibandingkan dengan politik yang dikuasai oleh rezim otoriter. Sebab, melalui jubah demokrasi, sangat mungkin seseorang tanpa merasa salah untuk melakukan manipulasi suara rakyat asalkan ambisinya berkuasa tercapai, sehingga rakyat hanya dibuka ruang dan hak politiknya menjelang pemilihan umum saja.

Inilah lemahnya pengertian kita tentang demokrasi “perwakilan”, sebuah sistem politik yang sepertinya cukup lima tahun sekali buat rakyat memberikan mandat kepada wakilnya. Selebihnya, dalam memutuskan kebijaksanaan publik, seolah-olah rakyat ikut saja tanpa hak melakukan petisi, atau rakyat tanpa memiliki lagi mekanisme agar suara mereka ikut dipertimbangkan. Boleh dibilang, dalam proses demokrasi kita, rakyat hanya menjadi konstituen partai.

Sementara, dalam sistem demokrasi itu kita sampai sekarang masih miskin dengan berbagai civic forum yang dapat menyalurkan advokasi politik rakyat. Akibatnya, gerakan-gerakan sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat dan civil society masih lemah melakukan mobilisasi untuk menuntut tujuan-tujuan politik yang dibutuhkan rakyat, yang semestinya rakyat memiliki daya tekan politik, di luar partai.

Cendekiawan Publik

Harus diakui bahwa, betapa pentingnya suatu ide atau gagasan politik dalam menyertai setiap proses demokrasi. Sebab, kalau demokrasi tanpa cita-cita politik (khususnya ekonomi dan sosial), sudah tentu kita hanya melaksanakan prosedur dan jadwalnya.

Sedangkan haluannya dan ke mana arah perubahan masyarakat, akan sepenuhnya menjadi urusan mereka, yakni segelintir orang yang sedang berkuasa. Atau hal itu dianggap menjadi urusan dan wewenang mereka yang disebut orang-orang ahli atau orang-orang pinter yang sedang ikut berkuasa itu.

Mereka ini biasanya disebut sebagai kaum tehnokrat atau para cendekiawan. Merekalah tangki pemikiran dari sebuah kekuasaan, yang dalam kadar tertentu karena keahlian dan kepintarannya, bisa jadi lebih berkuasa dan menentukan jalannya suatu sejarah bangsa. Maka tidak heran, dalam demokrasi yang sepertinya proses dan mandat politiknya diberikan dari legitimasi rakyat, jika tidak ada mekanisme yang kritis untuk mengontrol pelaksanaan mandat itu, ya orang-orang pinter di sekitar kekuasaan itulah yang jadi seenaknya, apakah perubahan akan dibawa ke kanan, ke kiri atau ke mana saja berdasarkan asumsi dan retorika intelektualnya.

Dalam hal ini, tidak berarti saya ingin mengecilkan peran lembaga legislatif untuk melakukan kontrol, namun kalau orang-orang yang duduk di lembaga legislatif malah tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai dalam “mengawasi” gagasan orang-orang pinter yang sedang mengelilingi kekuasaan tersebut, (misalnya tidak lebih profesional), saya khawatir dalam mekanisme chek and balance, mungkin legislatif bisa bersuara. Tapi, suara politiknya secara konseptual tidak akan bisa mengimbangi kualitas gagasan di balik yang telah dipersiapkan dalam rancangan-rancangan kebijakan yang telah dipersiapkan oleh kalangan eksekutif.

Jika ini terjadi, (mengingat rekruitmen legislatif lemah dan rakyat memilih mereka juga tanpa mempertimbangkan kriteria cita-cita politik dan intelektualnya secara serius), maka tidak mustahil supremasi eksekutif menjadi tidak terbatas sebagai the power of ideas, yang sepenuhnya bisa mempengaruhi jalannya sejarah bangsa ini.

“Cendekiawan”, sebagai tangki gagasan untuk perubahan, perannya memang tidak bisa diabaikan. Mereka, sesungguhnya bukan sekedar orang ahli dan bijak. Dan lebih penting dari itu, cendekiawan bukanlah merupakan entitas yang satu dan monolitik. Sehingga berbeda dengan orang yang dianggap mempunyai keahlian sesuatu dalam bidangnya, seseorang biasanya dianggap cerdik dan cendekia, adalah mereka yang memiliki visi, memiliki komitmen atau sebuah utopian tentang apa yang mereka anggap sebagai “ the good society.”

Mereka ini, secara sosial menyebar di mana-mana. Tapi biasanya, lebih banyak cendekiawan (entah kenapa) lebih senang bergabung dengan kekuasaan dan mereka senang menjadi legislator, atau perekayasa perubahan masyarakat. Sudah barang tentu tidak bisa dikatakan bahwa cendekiawan yang suka bergabung dengan kekuasaan bisa dianggap kurang kritis. Namun, karena pilihan tempat politiknya, bagaimana pun terpaksa bisa dikatakan bahwa para ekonom, para ahli hukum, dan juga budayawan sekali pun kalau mereka ikut duduk melingkari kekuasaan, ini biasanya mereka dianggap menjadi bagian kelompok “mapan.”

Gagasan dan pikiran-pikirannya, (kalau terpaksa), memang harus disesuaikan, dimoderasi sesuai dengan kehendak, arah dan bahasa-bahasa kekuasaan yang didukungnya. Ini semua, adalah sekali lagi karena konsekwensi dari pilihan politiknya.

Hal ini pasti berbeda dengan para cendekiawan dan intelektual kampus yang murni dan netral, (karena biasanya hanya berbicara pada tingkatan nilai-nilai universal), mereka ini cenderung memperjuangkan disiplin ilmu, keadaban dan peradaban. “Cendekiawan istana”, sangat berbeda dengan yang bekerja di kampus, adalah orang yang diminta bertanggung jawab kepada kekuasaan, bahkan dalam hal-hal tertentu dipaksa memberikan pembenaran terhadap kekuasaan itu, yakni sebuah pilihan politik suka atau tidak suka yang harus mereka lakukan.

Tulisan ini, sebenarnya ingin mengeluhkan, mengapa dalam miskinnya gagasan politik yang dimiliki rakyat dalam proses demokrasi non-deliberatif sekarang ini, kita juga miskin dengan jumlah cendekiawan yang tetap mau berdiri “di politik jalanan”, di luar pagar bersama rakyat? Yakni, sosok seorang cendekiawan yang masih peduli dengan isu-isu politik mikro dan lokal yang bernuansa partikularistik sekalipun, yang muncul dari pergulatan politik aktual sehari-hari.

Suatu agenda politik yang mungkin muncul dari lingkungan basis komunitas tertentu, bisa jadi menyangkut hak-hak minoritas, bisa jadi soal pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau mungkin soal bagaimana buruh di sebuah pabrik yang diperlakukan tidak adil tentang hak-haknya. Ini adalah “politik harian” dan kesehariaan yang riil dialami rakyat, yang sering dianggap remeh oleh demokrasi kita, oleh proses politik yang terlihat “musiman” ( karena lebih gegap dan gempita memberitakan kapan musim pembentukan kpu, kapan musim pilkada, atau kapan musim pilpres).

Memang, semestinya lapisan intektual publik ini lahir dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat sendiri, namun selama kapital sosial kita juga rendah, gerakan-gerakan sosial masih agak jauh untuk membawa persoalan-persoalan politik mikro ini ke sebuah mobilisasi politik vertikal, pada tingkat negara atau nasional.

Tanpa terjadi pemberdayaan politik mikro yang dialami sehari-hari oleh rakyat, yakni bagaimana rakyat mempunyai kesadaran dan mengartikulasikan pergulatan politiknya sendiri, maka jangan berharap bahwa demokrasi kita adalah berjalan di atas kepentingan kita sendiri. Sebab bagaimana pun, demokrasi yang otentik adalah sebuah pencarian politik yang akarnya tidak bisa dilepaskan dari tempat dan waktu, dalam hal ini bumi sejarah pergulatan masyarakat Indonesia sendiri.

Di zaman sekarang, harus diakui bahwa kekuasan telah menyebar ke berbagai kapiler kehidupan. Jika politik adalah bagian dari pergulatan kekuasaan, maka resistensi masyarakat yang dirugikan akibat hegemoni sekelompok orang yang sedang berkuasa seharusnya dapat disalurkan oleh rakyat dalam berbagai relasi kekuasaan.

Mereka, (yakni rakyat yang tertindas itu), tanpa adanya pendidikan politik dan tanpa kekuatan advokasi intelektual, suara kesadaran ideologisnya pasti lemah. Dan hanya “cendekiawan publik,” yang berani bersama mereka yang menderita, (tentu tanpa merasa harus ikut yang mapan), yang biasanya peka dengan persoalan politik mikro semacam ini.

Pertanyaannya, masihkah menarik menjadi seorang cendekiawan seperti ini, (apabila dalam percaturan “politik atas” yang tampaknya semakin gemerlapan sekarang, yang kadang-kadang lebih menjanjikan politik sebagai gaya hidup), daripada ikut melingkar duduk bersama rakyat yang penuh risiko dan tidak populer?

Jika, “kecendekiawanan”, sesungguhnya adalah identik dengan cita-cita kebebasan dan pemerdekaan, saya percaya selama masih terjadi proses degradasi sosial, maka selama itu pula akan tetap lahir mereka yang disebut sebagai “intelektual” organik tersebut. Dan ingat, mereka yang menjatuhkan pilihan seperti itu tidak akan populer, sebab tidak pernah mapan karena perannya sebagai kritikus sosial akan selalu di pinggirkan serta tidak aman.

Cendekiawan “publik” bukanlah mesti seorang sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kita, tapi juga bukan seorang politikus yang harus mengejar gelar sarjana. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini, saya kira adalah siapa saja yang sekarang ini masih memiliki abstraksi moral terhadap ketidak-adilan dan mereka mempunyai cita-cita dan pemikiran alternatif untuk masa depan. Yakni berpikir bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih baik dan semakin baik. Sebuah cita-cita politik, tentu saja, yang tidak berbicara pada tingkat makro-nasional atau sekedar yang umum saja sebagai the task of speaking for humanity, namun sebaliknya berani mengambil isu politik pada tingkat dan proses demokratisasi lokal, mungkin yang spesifik, yang barang kali terjadi di sebuah desa petani miskin yang jauh terpencil, sekali pun.

Jika dalam proses demokrasi kita, pengalaman-pengalaman mikro politik rakyat ini yang tumbuh sebagai akumulasi dengan segala agenda riil politiknya yang positif, (seperti halnya bagaimana rakyat memilih pemimpin komunitasnya sendiri, merumuskan agenda dan cara-cara advokasi yang harus mereka tempuh dalam perjuangan sosial dan politik), saya kira lama tapi pasti bahwa rakyat sebagai warga negara akan tahu hak-hak politiknya. Sehingga, demokrasi bisa disemaikan dari bawah dan agenda politik nasional mempunyai pijakannya dalam wacana yang diperbincangkan masyarakat sendiri. Dan bukan sebaliknya, kita hidup dalam gagasan demokrasi elit yang dirumuskan oleh para “penulis” visi dan misi, sambil di mana-mana kita menikmati terpampangnya baliho besar dan poster warna-warni kampanye dari kaum politikus, yang pesan politiknya sama sekali kosong, tidak mengatakan apa-apa.

Muhammadiyah, yang sejak lahirnya menyatakan sebagai gerakan dakwah, sudah barang tentu panggilan politiknya lebih dekat dengan politik mikro ini. Hal ini berbeda dengan garis politik partai-partai yang bergerak pada tingkat negara. Oleh karena itu, saya melihat pentingnya Muhammadiyah menumbuhkan kader-kader intelektual publiknya, di samping tentu para muballignya yang selama ini lebih menyampaikan pesan-pesan yang bersifat normatif-tekstual.

Islam Memandang Kaum Miskin

Menurut saya, salah seorang cendekiawan Islam yang pemikirannya sangat peduli terhadap ketimpangan sosial adalah Hassan Hanafi. Dalam refleksi teologisnya yang kritis (1998), ia mengatakan bahwa: kendati pun menurut ayat-ayat Al-Qur’an kita ini merupakan ummat yang satu (ummatan wahidah), namun sesungguhnya dalam kenyataan yang obyektif kita dipisahkan menjadi dua. Yaitu ummat yang “miskin dan ummat yang “kaya”.

Sungguh, refleksi keberagamaan seperti ini sangat bermanfaat untuk melakukan otokritik, apakah kesalehan yang kita cari mempunyai dimensi kesejarahan ataukah hanya secara vertikal menunjukkan ketaatan ritualistik yang emosional.

Saya ingin mengutip pernyataan Hassan Hanafi tersebut sebagai titik tolak membahas Muhammadiyah, yang setelah Tanwir di Makasar, ingin mencoba merumuskan kembali agenda gerakannya, dari organisasi dakwah sosial untuk lebih berwatak emansipatoris.

Dari sudut teori gerakan, (di antara mereka yang melakukan kajian tentang Islam), pada garis besarnya dapat digolongkan ada dua pendekatan. Pertama, adalah pengikut “the new orientalism”, yang melihat munculnya gerakan Islam sebagai wujud dari pengaruh karena adanya tafsiran baru mengenai ajaran agama. Sehingga dengan demikian, suatu gerakan muncul dianggap bermula dari ide dan gagasan keagamaan. Yaitu selalu ada seorang tokoh, yang kharismatik, dengan tiba-tiba gagasan ke-Islaman-nya mempunyai pengaruh yang besar, sehingga menantang untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Oleh karena itu, para pendukung gerakan ini, mereka diikat oleh komitmen terhadap paham tertentu, yang menjadi legitimasi dan tujuan serta merumuskan konsep dan bentuk gerakan dalam situasi politik dan ekonomi yang mereka hadapi.

Sementara itu yang kedua, mereka yang berasal dari kalangan the new social history, melihat munculnya kesadaran kolektif di kalangan Islam lebih bermula dari pertanyaan sosiologis: mengapa suatu gerakan itu muncul? Biarpun dalam retorika dan idiom-idiom gerakan itu menggunakan Islam, namun bagi kalangan ini yang penting harus dipahami, apakah ada kekuatan sejarah yang baru yang sungguh-sungguh menggerakkan di balik kemunculannya. Sebab, suatu gerakan biarpun “mengatas namakan Islam”, namun sesungguhnya faktor yang kuat mungkin sekali karena perasaan bersama tentang perlunya menghimpun diri untuk suatu kepentingan sosial, ekonomi, atau politik.

Sesungguhnya, tidak ada yang salah atau benar dari dua pendekatan tersebut. Masing-masing dengan genealogi intelektualnya telah memberikan sumbangan yang berarti untuk memahami karakteristik munculnya suatu gerakan Islam.

Studi yang menekankan pengaruh “ide Islam” sebagai kekuatan yang menggerakkan, selama ini telah menghasilkan perspektif secara produktif yang membantu kita mengenali dan menjelaskan, bagaimana peranan Islam dalam pergulatan politik tertentu. Atau, bagaimana budaya dan norma-norma keagamaan telah menjadi inspirasi perubahan, baik secara gradual maupun radikal.

Dalam revolusi Iran, misalnya, kajian semacam ini telah menjelaskan bagaimana ajaran dan militansi Shi’i telah berhasil ditransformasikan dari watak mesianistik menjadi kekuatan revolusioner yang berhasil. Selain itu juga menjelaskan, bagaimana peranan ulama di sana telah berubah secara radikal dari otoritasnya sebagai pemegang tradisi, berubah menjadi pelaku politik yang popular di era modern. Sedangkan para sejarawan sosial yang kritis, hasil-hasil kajian mereka sangat berarti untuk memperkaya wawasan sejarah yang menjelaskan munculnya gerakan-gerakan Islam tidak dari segi yang sifatnya doktrinal, namun menempatkan peranan budaya dalam pilihan-pilihan sosial yang sangat rumit, yang menjadi motivasi ideologis, mengapa gerakan protes dan kesadaran kolektif yang baru itu telah muncul.

Dalam perkembangan diskursus ilmu-ilmu sosial, kedua pendekatan tersebut sebenarnya tidak lagi memiliki batas yang jelas. Sudah terjadi ketumpang-tindihan dan konvergensi di antara mereka. Namun demikian sebagai “aliran” akademik, saya kira, corak dan komitmen intelektualnya masih saja di antara mereka dapat dibedakan. Mereka yang percaya terhadap kekuatan ide sebagai perubah sejarah (Islam as normative system), tentu mereka lebih mementingkan diskursus elite dalam mengenali di mana letak pengaruhnya suatu gerakan.

Sementara yang percaya bagaimana Islam yang aktual dan ada dalam penghayatan sehari-hari, mereka lebih tertarik memahami budaya rakyat (the study of popular culture) sebagai ekspresi yang real, suatu titik yang menjadi perjumpaan bagaimana budaya yang bersifat semi-otonom ini (di kalangan bawah, buruh dan petani) memiliki potensi perlawanan politik.
Tokoh sejarah, seperti George Rude, Eric Hobsbawm, dan Edward Thompson, sejak tahun lima-puluhan telah mengungkapkan bahwa gerakan-gerakan perlawanan kaum bawah, khususnya di Eropa yang terjadi sejak abad delapan belas mempunyai akar yang sangat dalam dari tradisi dan budaya setempat. Termasuk perasaan yang bersumber dari agama tentang rasa ketidak-adilan, yang kemudian oleh para sejarawan ini disebut sebagai; a moral economy.

Dengan sudut pandang untuk melihat “sejarah dari bawah” ini, mulailah berkembang kajian-kajian yang juga lebih kritis untuk melihat gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat Islam, tentang gejala yang sama, yakni munculnya kesadaran massa yang berakar dari persoalan keresahan sosial yang bisa dikatakan merupakan: “an Islamic moral economy”, sekedar untuk menyebut bahwa kekuatan sejarah seperti itu juga pernah terbentuk sebagai pengalaman sosiologis kaum muslimin. Inilah pentingnya pendekatan yang sifatnya lokal, sebab semakin harus dilihat faktor apakah yang berpengaruh terhadap timbulnya suatu gerakas sosial, hal ini semakin menunjukkan bahwa penjelasan yang sifatnya “orientalistik” memang tidak pernah memuaskan.

Saya ingin mengetengahkan dua sudut pandang di atas sebagai pengantar untuk mengajukan pertanyaan (yang mungkin sekedar verifikatif), apakah Muhammadiyah lahir dan berkembang sampai saat ini terus berkembang sebenarnya lebih tepat digolongkan sebagai “gerakan Islam”, ataukah merupakan “gerakan sosial” di kalangan masyarakat Islam?

Kadang, memang, banyak orang mendefinisikan bahwa Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pemurnian Islam yang menjawab tantangan modernitas. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah sebagai ruang pedagogis masyarakat untuk melakukan reproduksi kultural di kalangan Islam kota, agar mereka lebih rasional (tidak jumud) serta menghapus tahayyul sebagai metafor penghalang ke-moderenan. Namun juga, kadang Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan sosial, sekedar karena kepeduliannya secara tekstual-normatif (dan bukan teologis) yang sangat dekat perhatiannya kepada kaum masaakin dan anak-anak yatim, untuk menjadi obyek kesalehan dan harus disantuni.

Menggolongkan Muhammadiyah sebagai “gerakan sosial”, (tanpa ada bukti kesadaran teologis yang bersifat emansipatoris dan upaya menguatkan kesadaran subyek ideologis yang peka terhadap oppresi sosial), bisa jadi hal itu memiskinkan kenyataan bahwa dalam gerakan Muhammadiyah faktor yang sangat mengikat para anggotanya adalah lebih soal paham keagamaan yang dianggap lebih “murni”.

Tentunya daripada karena ikatan kepentingan ekonomi atau mobilitas politik dari klas sosial tertentu. Sebagai gambaran, hal ini tentu berbeda kalau dibandingkan dengan gejala munculnya Ikhwanul Muslimin (dan juga rivalitasnya dari gerakan komunis di Mesir yang muncul ditahun empat-puluhan), kedua gerakan ini biarpun berasal dari ideologi yang bertentangan, tapi keduanya secara sosial memiliki kaitan kepentingan yang jelas bagi munculnya formasi klas buruh yang baru (the new working class) di Negara itu sebagai konsekuensi perkembangan industrialisasi dan meluasnya pendidikan professional.

Oleh karena itu, mangharapkan Muhammadiyah menjadi gerakan sosial “pembebasan”, (dalam arti menghadang hegemoni dalam kesadaran Islam), tidak bisa lain persyarikatan Islam ini harus berani merubah orientasi dasarnya, yakni dari gerakan anti-bid’ah ke praksis anti-kemungkaran sosial.

Muhammadiyah, dengan begitu, harus memiliki kepekaan teologi sosial yang baru yang didasarkan pada sudut pandang yang membaca dunia yang sedang berubah sekarang ini, tidak hanya dari perspektif teks yang suci dan ideal namun dari kondisi pergulatan sejarah umat manusia sendiri yang diwarnai konflik dan ketidak-adilan.

Jika saja, dalam pemaknaan ke-Islam-an yang baru itu, (kesadaran tentang bahayanya ketidak-adilan lebih dirasakan sebagai bid’ah peradaban dan dosa sosial yang sangat berbahaya), tentu saja hal ini akan membawa implikasi gerakan yang berbeda dari yang selama ini. Sebab dengan begitu, soal masaakin, soal mustaz’afin, harus dipandang sebagai kategori sosial yang obyektif yang merupakan kelompok masyarakat yang secara struktural tertindas dan tidak lagi cukup hanya dikuatkan politiknya dengan santunan-tapi harus dengan praksis pemberdayaan.

Di sinilah, pentingnya ada iqra yang terus-menerus, yakni proses hermeneutik sosial untuk membaca kondisi obyektif kemanusiaan itu, sehingga hubungan antara wahyu (revelation), argumentasi ideologis (reason) dan konstruk sosial yang nyata (realities), akan menjadi proses ber-ijtihad yang lebih dialektikal dan dialogis dalam mencari visi dan arah gerakan Islam yang lebih substansial.

“Kefakiran” Sebagai Metafor “Kekufuran”

Adalah suatu kenyataan bahwa modernitas, telah menghasilkan fragmentasi sosial. Bahkan globalisasi sekarang ini yang lebih digerakkan oleh kapital, (daripada ide kesadaran kolektif), telah menjadi sumber kekhawatiran yang meluas. Terutama, apakah kemelut sosial tentang kemiskinan masih bisa diatasi, misalnya oleh aksi-aksi sosial yang baru, dan bukan semata-mata menyerah terhadap logika pasar. Selain harus diakui bahwa dalam paska-masyarakat industri yang kompleksitasnya lebih dibentuk oleh basis konsumsi dan ilmu-pengetahuan ketimbang moda produksi, soal yang lebih menonjol adalah soal konflik dalam mencari model kultural ketimbang isu tentang bagaimana mencari model ekonomi atau redistribusi sosial-dalam rangka menjawab kemiskinan dan marginalisasi masyarakat.

Dalam wacana ideologi neo-liberalisme sekarang, seolah-olah evolusi sejarah telah diterima berjalan seperti apa mestinya, berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, tanpa ada kepercayaan lagi bahwa ada kekuatan transformasi sosial (social its self-transformative capacity), yang bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan dari lapisan masyarakat bawah, untuk merubah nasibnya sendiri.

Sekarang ini, lembaga-lembaga swadaya masyarakat tampaknya lebih peduli memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai issue as a citizen dan as a consumer menghadapi kapitalisme global daripada memperjuangkan nasib orang-orang yang menderita sebagai as a worker atau as under-class citizen.

Globalisasi, memang tidak sekedar nama bagi berubahnya sejarah kapital. Atau munculnya suatu epoch baru dalam kehidupan umat manusia serta munculnya biogafi Negara-negara kebangsaan. Namun arus ini juga ikut merubah imajinasi dalam kehidupan sosial itu sendiri.

Dalam kaitan ini, imajinasi global yang paling suram dan tetap saja belum terselesaikan adalah soal bahwa belahan dunia yang paling besar yang dihuni oleh masyarakat dan khususnya kaum muslimin adalah mereka yang hidup dalam ke-fakiran, sehingga bagaimana mereka dapat merubah kesejahteraan hidupnya. Inilah ruang imaginasi sosial kemanusiaan yang seolah-olah kosong, tanpa harapan dan dalam ruang seperti ini banyak gagasan-gagasan yang kadang-kadang ditawarkan sebagai illusi (termasuk misalnya slogan bahwa jika syariat dilaksanakan maka selesailah semua masalah kemiskinsn ini).

Keadaan seperti ini, (dan hal ini sebagian juga bisa menerangkan tentang munculnya radikalisme di Negara-negara Islam), khususnya di Timur Tengah bahwa setelah mereka merdeka dan memiliki kesadaran nasionalismenya masing-masing, melalui imaginasi politik baru yang disebut sosialisme Arab, sesungguhnya harapan mereka yang miskin tentang redistribusi sosial sebagai mekanisme mewujudkan keadilan sosial di kalangan masyarakat Islam bisa dilaksanakan.

Tapi apa dikata, memerangi kapitalisme yang un-human itu ternyata lebih berat ketimbang imperalisme yang oppresif, maka beberapa kalangan muda yang terdidik dan kritis terhadap pengaruh materialistik kapitalisme global ini, mereka terpaksa memimpin gerakan perlawanan atas nama solidaritas “Islam” dan muncullah apa yang oleh media Barat akhirnya digambarkan sebagai bahaya “fundamentalisme” Islam.

Munculnya garis keras sebagai tandingan imajinasi politik terhadap kapitalisme, bolehlah. Namun apakah, social in-equalities bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara resistensi sektarianistik? Inilah suatu tantangan tatkala Islam sebagai utopia harus menghadapi kenyataan sejarah bahwa soal-soal kemanusiaan kontemporer, seperti kemiskinan, degradasi lingkungan dan meningkatnya budaya kekerasan di mana-mana, mempunyai kompleksitas secara global dan tidak mungkin akan diselesaikan sendiri-sendiri.

Dalam menghadapi ancaman kemanusiaan seperti itu, sangat dibutuhkan pentingnya kedadaran baru yang dapat mengkonsolidasikan semua kekuatan alternatif yang sifatnya lebih transenden secara humanistik. Maksudnya, kalau tidak mungkin lagi menghidupkan kesadaran ideologi yang bersifat totalistik, paling tidak harus ditumbuhkan kesadaran pedagogi dalam pengertian kolektif, agar tumbuh kekuatan “globalization from bellow” sehingga hakikat globalisasi yang positif, seperti: freedom of choice and justice tidak hanya digerakkan oleh the state-capital nexus, namun juga menjadi milik yang sah bagi mereka yang tertindas oleh hegemoni.

Harus diakui, memang, bahwa sumber-sumber oppresi sesungguhnya tidak hanya kemiskinan dan kefakiran. Di luar itu, ada soal seksualitas,politik, ras dan ethnik, juga soal lingkungan hidup. Tapi, soal ketimpangan sosial antara yang “kaya” dan yang “miskin”, sungguh serius melebihi apa yang sering digambarkan oleh analisa klas tentang perjuangan kaum proletar terhadap borjuasi dalam ruang moda produksi. Jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin ini telah melebar dalam geografi regional, nasional bahkan membelah warna geografis dunia.

Dan saya kira, inilah wajah de-humanisasi (“kemungkaran sosial”) yang paling dramatik yang telah diwariskan oleh janji-janji modernitas yang ternyata menyingkirkan sebahagian besar orang ke sudut-sudut marginalisasi dan membuat mereka pasif, seolah-olah mereka ini sebagai warga dunia tanpa melakukan peran sejarah (“the people without history”).

Orang-orang seperti itu, jumlahnya agak fantastik. Sekedar gambaran, menurut laporan Human Development Report yang dibuat UNDP (1992) bahwa 60 persen kaum paling miskin di dunia menerima tidak lebih dari 5,6 persen dari pendapatan total dunia. Sementara sepertiga orang-orang kaya di dunia menerima 82,7 persen dari pendapatan total dunia itu. Atau dalam gambaran lain bahwa orang-orang yang paling miskin di dunia yang jumlahnya sekitar 20 persen, mereka menerima hanya 0,2 persen dari pinjaman bank-bank global, terlibat 1,3 persen dalam kegiatan investasi global, 1 persen dalam kegiatan perdagangan global dan kalau dijumlah hanya 1,3 persen mereka memperoleh distribusi dari pendapatan dunia (global income).

Konsekuensi sejarah yang timpang seperti ini, membuat orang-orang yang bisa ikut serta dalam globalisasi menjadi sangat sedikit dan kemiskinan akan menjadi bendera dari berbagai rasa alienasi dan keterasingan atau deprivasi mendalam.

Dalam lingkungan hidup dan kehidupan seperti itu, pertanyaan dari rasa keimanan dan ke-Islaman yang paling dalam, kira-kira ialah; “apakah kita berani mengaku sebagai orang-orang yang saleh dan akan menjadi penghuni surga nanti (dikarenakan shalat dan ibadah haji kita), sementara kefakiran di sekitar kita telah menjadi gejala kemungkaran sosial yang membelah umat manusia dalam garis kaya dan miskin secara radikal ini?.”

Sebagai orang Muhammadiyah, sudah tentu, “ke-Muhammadiyahan” kita pasti secara spiritual terusik dengan kondisi obyektif ini. Tapi, apakah secara teologis memang kita responsif menjadi bagian dari kesadaran bersama dan menempatkan diri untuk melakukan perubahan secara emansipatoris (yughayyir bi al-yadihi), dan bukannya sekedar dengan dakwah lisan dan membuat proyek-proyek kesejahteraan seperti mengulang harapan dari janji-janji “modernization” dan “developmentalism?.”

Menafsir Kembali Islam (yang Memihak Mustaz’afin)

Menggagas munculnya gerakan sosial untuk menghadang hegemoni secara konprehensif, sekarang ini tentu tidak realistis. Apalagi, memikirkan untuk membuat utopian dari sebuah model masyarakat yang ideal yang kemudian akan dijadikan sebagai cetak biru untuk dilaksanakan. Di bawah keadaan the “hyper-modernity,” di mana kehidupan tidak lagi berpusat pada Negara dan politik (namun pada uang dan pleasure, teknologi dan perang), dan orang lebih disatukan dalam moda konsumtif, maka sesungguhnya unsur yang paling rendah ialah hilangnya rasa “community” atau semangat ber-jamaah, sebagai pijakan solidaritas sosial yang paling penting. Sebagai lokus hermeneutik Islam yang baru, kata dan makna “community” sekarang juga sedang diperebutkan di antara yang menginginkan sebagai “sign” untuk melanggengkan hegemoni dan yang memperjuangkan counter-hegemony.

Sudah tentu, tidak mungkin kekuatan pasar ini bisa dilawan secara total. Tapi, ada beberapa norma negatif yang dibawanya, jelas hal itu harus ditolak. Misalnya, norma yang berwatak impersonal freedom, egoism, exclucivity, dan a want-regarding institution. Sehubungan dengan itu, yang seharusnya dicegah ialah agar norma-norma seperti itu yang berasal dari pengaruh ekonomi pasar tidak melakukan kolonisasi atau memasuki wilayah kehidupan, terutama dalam proses reproduksi simbolik. Seperti halnya keluarga, sekolah-sekolah dan domain publik dari life-world.

Dengan konsep ber-jamaah sebagai basis komunitas Islam, sesungguhnya kita ingin menegakkan kembali semangat “community” tersebut, di atas nilai dan pilar tentang tanggungjawab sosial (a social obligation) yang semakin pudar.

Tanggungjawab sosial itu sangat tercermin dalam ayat-ayat al-Qur’an, misalnya “berdustalah mereka yang mengaku saleh, sementara mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial terhadap ketimpangan dan terjadinya marginalisasi sosial.”

Saya merasa, kepekaan terhadap pentingnya basis “community” sebagai konsep yang diperhadapkan sebagai kontrol terhadap hegemoni pasar yang mengakibatkan berkembangnya subordinasi sosial, dari sudut Muhammadiyah sebagai gerakan sosial di kalangan umat Islam sekarang ini semakin kurang jelas.

Muhammadiyah ternyata berkembang menjadi organisasi, dengan birokrasi (mirip seperti Negara) yang secara struktural semakin rapi dan menggurita. Banyak cabang bermunculan dan banyak proyek sosial (dalam paradikma “pembangunan-isme”) terus tumbuh dengan baik. “Kembali ke al-Qur’an dan sunnah” telah berhasil kita baca selama ini sebagai inspirasi modernitas, tidak hanya untuk membuat sekolah, rumah sakit dan menyantuni anak-anak yatim, tapi juga tatkala kita harus ikut serta dalam menjunjung paham demokrasi, kedua referensi tersebut telah berhasil memproduksi makna-makna baru yang kondusif dengan konteksnya.

Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kedua sumber Islam yang paling konsisten dipegang oleh Muhammadiyah itu telah mampu dibaca dalam pergulatan tafsir orang-orang mustaz’afin dan kaum masaakin sendiri? Yaitu; orang-orang yang hatinya beriman, namun selama ini mereka yatim secara sosial, ekonomi dan politik.

Kesimpulannya? Gerakan Islam, seperti Muhammadiyah, menurut saya akan mampu menyapa keyatiman itu, asal mampu menjadi gerakan sosial dalam lingkungan kaum muslimin dengan merubah orientasinya, yakni dari sekedar kesadaran menafsir teks untuk kesalehan modernitas dan kebangsaan, ke tafsir hermeneutik sosial yang lebih berbasis pada praksis membangun “community” atau “local ummah,” (dalam rangka emansipasi mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial). Dan jika ini arahnya, maka pemberdayaan umat, tentu mencakup konsep yang sangat luas dari sekedar ber-muamalah santunan biasa, karena dalam “local ummah” itu, terdapat berbagai kelembagaan seperti soal: kepemimpinan; pedagogi kesadaran; infra-struktur ekonomi; dan juga pengorganisasian sosial.

Ini semua tidak mungkin bisa dilaksanakan, jika bangunan besar teologi Muhammadiyah hanya peka dengan ke bid’ahan ritual tanpa menganggap bahwa ketimpangan sosial juga merupakan ancaman akidah. Sebab, selama ada ketimpangan struktural seperti itu, tidak mungkin ada cita-cita ketakwaan yang boleh diklaim oleh siapa pun, (ya bagaimana mungkin kita ingin bertauhid, sementara “ummah” terbelah dalam jurang kefakiran yang tajam).

Oleh karena itu, gerakan pemurnian Muhammadiyah tidak mungkin menemukan panggilannya yang subtansial secara teologis, selama yang dimaksud hanya meluruskan tahayyul dan khurafat, tanpa berani menyentuh betapa berhala struktur sosial yang timpang itu, ternyata lebih merupakan berhala kehidupan sehari-hari bagi banyak orang yang membuat jarak dan menghalangi mereka secara politik,sosial dan ekonomi untuk mendekati rumah-rumah ibadah. Inilah pentingnya memasukkan sudut pandang “struktural” itu dalam keseluruhan mengenai pemahaman dan kesadaran ke-Muhammadiyah-an yang baru.

Hanya begitulah, maka kita baru dapat memahami secara benar tentang kemiskinan itu sendiri sebagai degradasi sosial atau proses de-humanisasi yang merupakan lawan dari makna Islam yang sejati, untuk menjaga satunya Tuhan dan satunya keumatan yang tidak terkeping-keping akibat jauhnya jarak sosial dan rasa kesalehan. Dalam memahami degradasi sosial seperti soal kemiskinan ini, memang Muhammadiyah harus berani mulai mengembangkan perspektif tafsir yang baru, yang tidak hanya tekstual dan konstektual, tapi juga memasukkan analisis struktural agar makna dakwah (dalam arti pemerdekaan dan pemberdayaan umat), dapat menjumpai tantangan empirisnya yang nyata dan relevan. Insyaallah.

*Penulis adalah Moeslim Abdurrahman, Cendekiawan Muslim Indonesia, Antropolog, Politisi dan Aktivis Sosial Kemasyarakatan. Moeslim dikenal sebagai Pendiri dan Direktur dari Al-Ma’un Institute, salah satu NGO yang memiliki kepedulian pada soal-soal agama, kemanusiaan dan gerakan sosial.

*Dilarang mengkopi dan/atau mengutip sebagian dan/atau keseluruhan tulisan ini kecuali meminta izin pada penulis atau pemilik hak paten tulisan ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: