kataitukata

Syariah, Menerobos Zaman

In Uncategorized on September 9, 2011 at 3:29 am

Tidak dapat dipungkiri bahwa, hukum berubah karena perubahan zaman.

Ahli syariah terkemuka, Ali Ahmad al-Nadawi tatkala menyebut suatu teori yang telah menjadi konsensus fuqahâ dan ushûliyyun.

BEGITULAH watak syariah, mengalir begitu saja tanpa hambatan ruang dan waktu. Tiada benteng yang kokoh yang mampu berkehendak untuk mengerem laju syariah. Syariah dengan segala kuasanya mampu menerobos zaman. Lazim, inilah karakter yang khas dari hukum syariah: mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Seiring dengan itu semua, teori syariah (ushûl al-fiqh) sebagai pilar-pilar penyangga bangunan induknya, tidak pernah absen mengiringi kontinuitas pembaruan bak kekasih hati yang setia menemani.

Tetapi tentunya, ada penyebab yang masuk akal dari watak kontinuitas dan pembaruan syariah, yaitu akal dan wahyu. Keduanya saling bercengkrama, bernegosiasi atau bahkan saling mengakali, sehingga lumrah atas hubungan itu, tercipta produk-produk ke-syariah-an seperti fiqh dan ushul fiqh.

Jika teori hukum adalah perangkat metodologis hukum, maka akal adalah alat yang menjalankannya. Tidak cukup hanya itu, masih ada aspek wahyu ilahiah sebagai prinsip fundamental yang paling menentukan dan tidak bisa diabaikan dalam persoalan syariah. Dimensi wahyu adalah kehadiran metafisis yang mampu memelihara watak kontinuitas hukum Islam. Inilah motivasi ketuhanan, spirit moral yang universal dan diimani sebagai jalan menuju Tuhan yang absah. Demikianlah, fenomena perkembangan hukum berlangsung karena adanya dialektika antara akal dan wahyu. Dengan kata lain, terjadi refleksi nalar kemanusiaan oleh para pemikir hukum terhadap nash-nash keagamaan dan realitas kehidupan sosial secara berkelanjutan.

Proses dialogis antara akal dan wahyu merupakan hal rumit dan tidak jarang menjadi bahan perdebatan oleh sebagian ahli hukum. Namun, mayoritas ahli hukum sepakat bahwa, pada prinsipnya tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu; karena akal dan wahyu adalah media untuk menjelaskan hubungan yang berkesinambungan antara manusia dengan Tuhan.

Lebih mudah memahami akal dan wahyu ini, jika kita legawa untuk memandang bahwa Tuhan telah memberikan rahmat bagi manusia yang berupa kehidupan, termasuk juga karunia akan akal. Mohammed Arkoun memastikan bahwa legitimasi terhadap keabsahan pandangan ini, telah tercatat dalam hadits yang berbunyi, ”Ciptaan pertama yang telah diciptakan Allah adalah akal; Maka Ia bersabda: ‘melalui engkau (akal), aku (Nabi) sepakat dan melalui engkau aku menolak.’” Selain akal telah dijamin oleh wahyu untuk berkehendak, juga sekaligus ditinggikan, bersifat transenden dan tunduk pada determinasi semantis dari kalam ilahi. (Mohammed Arkoun, 1994: 125).

Lalu bagaimana proses interaksi akal-wahyu ini? Manusia yang mencari kebenaran di dunia, berkomunikasi dengan Allah dengan alat yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu akal (kekuatan intelegensia); dan Allah menyampaikan kebenaran kepada manusia yang dekehendaki-Nya melalui proses kewahyuan. Akal adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan secara vertikal dari bumi menuju langit, atau bagaimana manusia memahami Tuhannya. Cara pandang ini disebut dengan tarâki. Sedangkan wahyu adalah alat komunikasi Allah dengan manusia secara vertikal dari atas ke bawah, yang diasumsikan bahwa Allah memberikan rahmat-Nya, baik berupa teks keagamaan (qauliyah) maupun yang berupa realitas kehidupan (kauniyah). Hal ini disebut dengan tanâzul. (Harun Nasution, 1987: 33-40).

Harus dimaklumi bahwa proses tarâki hanya mampu menghadirkan pengertian sementara terhadap petunjuk tertentu, tidak permanen. Proses kreatif akal kemanusiaan selalu berada dalam kondisi relatifnya. Kemampuan akal manusia tidak terbatas sekaligus sangat terbatas. Kemampuan akal menjadi tidak terbatas, tatkala mempertanyakan segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Namun dengan segala keinsyafan, akal menjadi sangat terbatas, karena selalu mendapati jawaban yang tidak sempurna dari segala pertanyaan yang digulirkan, lebih-lebih dalam mencandera teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan al-Sunnah). Di samping itu, hal ini juga didukung oleh keniscayaan dialektika horizontal yang berhubungan dengan eksistensi manusia yang historis. Pergumulan antara akal, filsafat, budaya, bahasa dan seluruh kondisi sosial yang tumpah ruah dalam satu wadah kompleksitas sosial keagamaan.

Berbeda halnya dengan tanâzul yang berlawanan dengan kebenaran relatif akal. Tanâzul ini pada hakikatnya memiliki kebenaran yang hakiki. Kebenaran wahyu sebagai proses komunikasi vertikal dari langit menuju bumi. Tidak boleh mangkir dan pemahaman akan hal ini sangat menuntut keimanan hamba bahwa, Tuhan adalah Maha Benar. Al-Qur’an dan al-Sunnah, merupakan bukti nyata yang tak terbantahkan sebagai manifestasi wahyu ilahi.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, hubungan dialektis antara akal dan wahyu dianggap berwajah dua. Menurut Noel J. Coulson, para ulama memahami hukum Islam di satu sisi sebagai hukum yang diwahyukan Allah (divine law), namun di sisi lain, hukum Islam adalah hasil pemikiran mujtahid (human reasoning of jurists). Dua sisi ini saling tarik-menarik (dalam perspektif ketegangan) dan saling melengkapi (dalam perspektif harmoni). (Noel J. Coulson, 1969: 3). Maksud dari ketegangan adalah, paham yang ekstrim mengikuti akal ataupun wahyu, satu sama lain saling mengklaim bahwa kecenderungan mereka yang paling benar. Sebaliknya, pecinta harmoni lebih suka bernegosiasi dalam urusan mendamaikan akal dan wahyu.

Syariah, adalah seperangkat nilai yang esensial dari pada Islam, merupakan jalan menuju Tuhan yang senantiasa relevan dalam setiap zaman (shalih li kulli makan wa zaman). Dalam Ushûl al-Syarî’ah, seorang pemikir hukum Mesir, Muhammad Said al-Asymawi berpendapat bahwa, ”Syariah senantiasa berada dalam proses gradualisme yang berkesinambungan, yang memiliki ciri up to date, modernis dan otentik. Ia beranjak dari kemaslahatan menuju ke hal yang lebih utama.” (Muhammad Said al-Asymawi, 1983). Otentisitas syari’ah mengandung suatu dimensi teistik (rabbâniyyah), karena itu syariah dijamin sebagai suatu hukum Tuhan yang permanen.

Hal ini menunjukkan bahwa, apa yang telah diturunkan Tuhan, merupakan kebenaran yang abadi. Dalam pengertian yang klasik, syariah dipahami sebagai wilayah yang belum mendapat infiltrasi dari kegiatan kreatif para ahli hukum, karena itu betul-betul murni sebagai hukum Tuhan. Dengan demikian, syariah berbeda dengan fiqh, maupun ushûl al-fiqh.

Dalam hal ini, seorang penulis karya terkenal, Outlines of Muhammadan Law, Asaf AA. Fyzee, dalam bukunya, A Modern Approach to Islam, menjelaskan bahwa kendati sifat syariah adalah sempurna, namun fiqh juga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kesempurnaan itu. Sifat syariah yang selalu relevan di setiap zaman, sejajar dengan kesempatan yang dimiliki oleh fiqh, meskipun selalu terikat oleh wataknya yang relatif. Artinya, fiqh sebagai produk dari kerja kreatif para ahli hukum dan usûl al-fiqh sebagai seperangkat alat metodologis untuk berijtihad, mampu relevan di setiap zaman, dengan catatan, harus senantiasa dilakukan pembaharuan terhadapnya secara terus menerus. Jadi, fiqh mampu meraih titik “konstan”, meskipun tidak “permanen” seperti syariah. (Asaf A.A. Fyzee, 1981: 85-86).

Kembali pada penjelasan tentang syariah, menurut al-Qur’an, syariah diisyaratkan sebagai konsep kebenaran yang diperlawankan dengan hukum kemanusiaan yang dekat dengan nafsu dan intrik-intrik kepentingan, serta berada di luar kontrol naungan wahyu ilahi. Seringkali dalam khazanah hukum Islam, legitimasi tentang konsep ini disandarkan pada al-Qur’an surat al-Jâtsiyah ayat 18: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari suatu urusan, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Al-Jâtsiyah: 18).

Ayat ini menunjukkan adanya perbedaan antara syariah dan hukum hasil kerja kreatif manusia. Di satu sisi menunjukkan kesempurnaan kebenaran (syari’ah) dan di sisi lain menunjukkan relativitas kebenaran kemanusiaan. (Mohammad Hashim Kamali, 2008: 2-7).

Lebih jauh mendalami syariah, Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya, Madkhal li Dirâsah al-Syarî’ah al-Islâmiyyah menjelaskan bahwa, syariah sebagai ketentuan atau jalan menuju Tuhan, merupakan pokok-pokok agama dan sistem kepercayaan (ushûl wa aqidah). Risalah ilahiyah yang dibawa para Nabi, hingga puncaknya pada Nabi Muhammad SAW., sama sekali tidak memperdebatkan hal itu. (Yusuf al-Qardhawi, 2003: 14-15).

Dalam al-Qur’an surat al-Syûrâ’ ayat 21, dikatakan bahwa: Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih.

Secara eksplisit, pengertian syariah dalam ayat tersebut merupakan ekspresi legitimasi hukum agama yang identik dengan dimensi wahyu. Karena itu bahasa yang digunakan merupakan bahasa sindiran tajam (satire), bagi lawan bicara atau pembacanya.

Demikianlah, Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk tidak terjebak dalam nafsu untuk menunaikan kepentingannya, sehingga mengabaikan kesempurnaan dimensi wahyu. Dapat disimpulkan bahwa manusia tidak mungkin menciptakan hukum yang sempurna, meskipun memiliki kekuatan intelegensia yang luar biasa. Di sinilah letak harmoni antara relativitas akal dengan kesempurnaan wahyu Tuhan. Meskipun kemampuan akal selalu relatif, karena dialektika yang berkesinambungan dengan wahyu, suatu titik konstan memungkinkan untuk dicapai, ketika pembaharuan senantiasa dilakukan. Inilah yang disebut dengan watak kontinuitas hukum Islam. Syariah yang menerobos zaman.

Namun di sini, kiranya para sarjana hukum tidak perlu terjebak dalam perdebatan definitif bahwa, apakah syariah lebih otentik dari pada fiqh atau sebaliknya. Hamba dituntut untuk tidak terlibat dalam perbincangan yang salah paham terhadap akal dan wahyu. Syariah boleh juga dipahami sebagai hasil kreatifitas akal, dengan catatan, harus relevan dengan zaman atau memihak kondisi kekinian dan bersifat solutif terhadap problem kehidupan.

Dalam konteks syariah yang demikian, al-Qardhawi hendak melakukan dekonstruksi pemahaman klasik atas syariah yang terlampau metafisis dan tidak membumi, sehingga tidak jarang digunakan sebagai spirit dan legitimasi kelompok tertentu secara utopis. Kelompok tertentu yang secara ketat memahami syariah sesungguhnya hanya memahami kompleksitas hukum secara sederhana dan dangkal.

Banyak orang memahami praksis syariah (al-syari’ah li al-tathbiq) adalah hal yang sama dengan menerapkan hukum Tuhan. Mereka memahami, menerjemahkan dan berijtihad terhadap al-Quran dan al-Hadits, dan kemudian menyatakan bahwa ”inilah hukum menurut Islam dan menurut Allah,” padahal itu adalah hasil kreatifitas mereka sendiri.

Inilah paradoks yang bisa kita buktikan dalam realitas dewasa ini, di mana banyak orang mengaku memiliki otoritas tertentu sebagai wakil Tuhan, dan secara sewenang-wenang mereka lupa bahwa mereka hanyalah penafsir (mufassir). Paham seperti inilah yang hendaknya dihindari. Karena itu, pemahaman klasik yang mendikotomi syariah dan fiqh, sebagaimana membedakan otoritas wahyu dan akal, sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat analisis.

Menurut hemat penulis, definisi syariah tetap masih relevan untuk digunakan, namun bukan lagi dipahami sebagai hukum Tuhan yang abadi, berkebenaran mutlak, berkualitas permanen dan sebagainya. Hendaknya syariah dipahami sebagai hukum Tuhan yang termanifestasikan sebagai nilai-nilai etis agama yang dibaca atau ditafsirkan oleh manusia untuk kemaslahatan kehidupan.

Di mana ada kebaikan, itulah syariah. Yang lebih penting adalah, cara membaca nilai etis dalam teks keagamaan dan realitas kehidupan, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti: keadilan, Hak Asasi Manusia (human rights), egalitarianisme, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Secara hermeneutis, metode pembacaan apapun boleh digunakan, termasuk metode komprehensif: bayani, irfani dan burhani yang dipadu dengan semangat zaman dan lokalitas. Hanya yang perlu dipertimbangankan secara politis, harus ada keberpihakan terhadap kemanusiaan (humanisme) dan mengabaikan nafsu individual.

Menurut perspektif filsafat ilmu bahwa, satu-satunya jalan untuk menyadari watak kontinuitas hukum Islam adalah dengan selalu memperbarui metodologi hukum, epistemologi hukum dan paradigma yang digunakan, mengikuti perkembangan zaman dengan bersendikan nilai etis qurani atau nilai universal agama Islam dengan akidah yang kokoh. Dengan demikian, watak kontinuitas hukum Islam merupakan kesadaran untuk selalu memperbarui syariah, antara lain selalu ditafsirkan secara cerdas dan berpihak terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, perlu pembaruan yang memihak kemaslahatan. Dengan berpikir demikian, semoga Allah memberikan rahmat-Nya. []

*Tulisan ini pernah dimuat di Suara Muhammadiyah 11/96/1-15 Juni 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: